Filsafat Dasar Negara Indonesia

Filsafat Dasar Negara Indonesia – Dalam proses sejarah pembentukan hukum nasional Indonesia, Pancasila merupakan salah satu faktor pendukung yang berkontribusi terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Filsafat Dasar Negara Indonesia

Sumber : slideplayer.info

newconnexion – UUD 1945 (baik revisi maupun versi sebelumnya) mencerminkan kekuatan politik yang berlandaskan dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta keinginan pembentukan dan penerapan undang-undang.

Pancasila Sebagai Filsafat Dasar Negara Indonesia

Sumber : kompasiana.com

Dilansir dari wikipedia, Pancasila di Indonesia memiliki landasan yang sama dengan bangunan, jika kita ingin membangun sebuah bangunan haruslah dibangun di atas landasan yang kokoh dan kokoh. Begitu pula jika kita ingin menjadikan Indonesia negara yang kuat dan adil, juga harus dilandasi oleh landasan hukum yang kuat dan kokoh. (Ismaya, 2009). Pendiri negara meletakkan dasar yang kokoh bagi berdirinya negara Indonesia yaitu “Pancasila”. Artinya negara telah memilih Pancasila sebagai landasan dasar bernegara.

Pendiri negara Indonesia memilih Pancasila karena Pancasila sesuai dengan ruh negara kita, seperti kata Bung Karno: “Tentunya jika kita mencari landasan yang statis, maka landasan statis itu harus mengandung unsur-unsur yang ada,“ jiwa bangsa Indonesia ”.

Dalam paradigma pembangunan Indonesia, hakikat kedudukan Pancasila mengandung konsekuensi, yaitu dalam pembangunan negara di bidang pendidikan ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai Pansassila, dan harus dipandang sebagai ontologi dari Perspektif pembangunan s. Ambil manusia sebagai badan utama sebagai badan utama, sebagai pendukung utama negara. Secara obyektif Pancasila adalah landasan negara, dan negara pada dasarnya adalah organisasi masyarakat (community of life).

Oleh karena itu, upaya negara untuk mencapai cita-cita segenap warganya harus kembali pada nilai-nilai dasar kodrat manusia yaitu “ pluralis ” yang terdiri dari kodrat manusia yang meliputi ruh, jiwa, dan raga. Kodrat manusia adalah status kodrati manusia sebagai individu dan sebagai individu, sebagai individu sosial, sebagai individu yang mandiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Diperlukan pendidikan ekonomi yang berkarakter, yaitu upaya praktis mewujudkan aspirasi semua orang, yaitu membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bertakwa. Oleh karena itu, paradigma kesatuan nilai-nilai kemanusiaan memang harus menjadi dasar pendidikan ekonomi.

Baca juga : Filsafat Tentang Jangan Terlalu Berburu Harta Tetapi Kecukupan!

Oleh karena itu, dalam rangka penguatan perwujudan harkat dan martabat manusia, perwujudan pembangunan bangsa di bidang pendidikan harus selalu berpijak pada nilai-nilai kodrat manusia tersebut, karena pendidikan harus mencakup aspek spiritual, termasuk akal, keinginan rasa, aspek fisik, dan aspek pribadi (fisik), aspek keberadaan sosial, aspek pribadi dan semua aspek kehidupan ketuhanannya.

Semua aspek tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, antara lain politik, ekonomi, hukum, masyarakat, budaya, iptek, dan spiritualitas. Pancasila adalah landasan falsafah bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarah gaya hidup masyarakat Indonesia belum / belum ditempatkan pada posisi dan fungsinya yang sebenarnya.

Paradigma kebijakan pendidikan ekonomi adalah semacam pidato atau tulisan, yang memberikan petunjuk umum tentang ruang lingkup penentuan, sehingga memberikan batasan dan arahan umum bagi penyelenggara pendidikan.

Kebijakan juga berarti keputusan yang luas yang menjadi tolok ukur dasar pelaksanaan manajemen. Pembuat keputusan tertinggi telah mempertimbangkan dengan hati-hati keputusan yang relevan, daripada aktivitas harian berulang yang diprogram atau terikat dengan aturan keputusan.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang dikatakan (diputuskan) dan dilaksanakan pemerintah di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mengandung keputusan dan tindakan yang menetapkan nilainya.

Menurutnya, kebijakan pendidikan mencakup lima jenis, yakni kebijakan regulasi, kebijakan distribusi, kebijakan redistribusi, kebijakan kapitalisasi situasional, dan kebijakan etika. Bedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan implementasi adalah penjabaran dan implementasi dari kebijakan substantif.

Sumber : pustakapemikir.blogspot.com

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai-nilai, peraturan perundang-undangan, peraturan, dan taraf penyelenggaraan pendidikan Pancasila, untuk menghilangkan praktek pendidikan yang tidak tepat atau buruk di masa lalu, sehingga segala aspek pendidikan menjadi lebih baik di masa depan.

Kebijakan pendidikan perlu dirumuskan agar tujuan pendidikan ekonomi yang berkarakter dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melihat kenyataan tersebut, reformasi harus ditempatkan dalam kerangka pandangan Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, karena tidak ada anarkisme, barbarisme, dan pada akhirnya kehancuran bangsa dan negara Indonesia.

Nilai-nilai luhur yang dikemukakan Pancasila adalah nilai-nilai yang diharapkan secara obyektif meningkatkan tingkah laku manusia di Indonesia dalam pendidikan pribadi dan kehidupan sehari-hari.

Kami percaya bahwa ada faktor kontinuitas yang sangat mendasar yang mempersatukan kita menjadi sebuah bangsa. Faktor keberlanjutan yang paling mendasar adalah Pancasila dan UUD 1945. Inti dari faktor keberlanjutan yang sangat mendasar ini tidak dapat diubah.

Nilai-nilai luhur yang dikemukakan Pancasila adalah nilai-nilai yang diharapkan secara obyektif meningkatkan tingkah laku manusia di Indonesia dalam pendidikan pribadi dan kehidupan sehari-hari.

Kami percaya bahwa ada faktor kontinuitas yang sangat mendasar yang mempersatukan kita menjadi sebuah bangsa. Faktor keberlanjutan yang paling mendasar adalah Pancasila dan UUD 1945. Inti dari faktor keberlanjutan yang sangat mendasar ini tidak dapat diubah.

Maka Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Kekuatan politik dan keinginan pembentukan dan penerapan pendidikan yang berlandaskan dan berakar pada nilai-nilai Pancasila tercermin dalam UUD 1945 yang telah direvisi dan direvisi.

Dalam bernegara terdapat landasan atau asas dasar yang merupakan sumber hukum positif dalam konstitusi, yang disebut sebagai “norma undang-undang” dalam “norma statistik” bangsa Indonesia, yang pada hakikatnya adalah Pancasila.

Dalam pengertian ini, Pancasila berperan sebagai paradigma hukum, terutama dalam berbagai upaya perubahan paradigma pendidikan nasional. Pancasila harus merupakan paradigma atau perubahan hukum yang dapat dan akan selalu berubah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan keinginan masyarakat, tetapi sumber nilai (yaitu nilai Pancasila) harus selalu ada. Ini karena hukum tidak berada dalam ruang hampa.

Masyarakat beranggapan bahwa produk hukum, baik materiil maupun penegakan hukum, semakin jauh dari nilai kemanusiaan, populisme, dan keadilan. Subsistem hukum tampaknya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat, dan ini hanya tugas yang harus dilakukan oleh para pengelola pemerintahan.

Oleh karena itu kehancuran subsistem hukum menjadi sangat menentukan dalam berbagai bidang seperti politik dan pendidikan, oleh karena itu bangsa Indonesia akan melakukan pembenahan dan menata kembali subsistem yang rusak tersebut.

Namun perlu dipahami bahwa tidak mungkin bersikap spekulatif dalam melakukan reformasi, dan harus ada dasar, dasar dan sumber nilai yang jelas, dan dalam hal ini nilai yang terlibat adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila harus menjaga cita-cita dasar reformasi. Oleh karena itu, kebijakan dapat menjadi layanan untuk memenuhi kebutuhan Pancasila dan sebagai sumber inspirasi.

Idealnya UU Pancasila dapat menjalankan fungsi konstitusional dan regulasi. Pancasila bertumpu pada fungsi pengaturannya untuk menentukan landasan dari sistem hukum yang memberi makna dan makna dari hukum itu sendiri, sehingga jika tidak ada landasan yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan makna dan maknanya sebagai hukum itu sendiri.

Dengan fungsi pengaturannya, Pancasila dapat menentukan hukum positif produksi yang adil atau tidak. Sebagai norma dasar, Pancasila merupakan titik tolak (sumber tafsir) yang bersumber dari tatanan hukum Indonesia (termasuk UUD 1945).

Dalam pengertian ini ilmu hukum merupakan sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum mencakup dua pengertian, yaitu pengertian bentuk dan pengertian material.

Terbentuknya Pancasila Sebagai Filsafat Dasar Negara

Sumber : gurupendidikan.co.id

Pancasila yang dikukuhkan pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 memiliki arti dan tujuan, yaitu untuk menjadi landasan negara Indonesia merdeka, sekaligus landasan harus menjadi bangsa Indonesia yang merdeka dalam suatu bangsa.

Bentuk filosofis yang dapat merangkum kehidupan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan negara itu, bersumber dan berakar pada budaya negara itu sendiri. Atas dasar itulah maka akan didirikan arsitektur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan wujud kemandirian politik yang mengarah pada kemandirian ekonomi, sosial dan budaya.

Rapat BPUPKI dengan suara bulat menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pada akhirnya, berdasarkan keputusan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi dimasukkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi sebagai badan pemerintahan nasional harus mengandung unsur-unsur dasar yang kuat, dan unsur-unsur tersebut harus menjadi kehidupan masyarakat, Yayasan. Seluruh negara dan negara bagian, jadi peraturan dasarnya telah bertahan dalam ujian sepanjang waktu.

Pancasila memiliki status yang tinggi sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan yang harus diikuti oleh setiap lembaga negara.

Masyarakat Indonesia meyakini pentingnya menggunakan Pancasila sebagai landasan negara. Hal ini terlihat dari setiap perubahan konstitusi Indonesia saat ini dalam beberapa periode, yaitu masa ketatanegaraan UUD 1945, periode ketatanegaraan RIS 1949, dan UUDS 1950, hingga pemulihan UUD 1945 di Indonesia.

Eksistensi Pancasila tetap dipertahankan. Dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai landasan negara merupakan sumber dari segala hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, termasuk hukum perundang-undangan dan undang-undang yang tidak tertulis.

Segala peraturan / undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai pengurusan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jika peraturan yang ditetapkan tidak mencantumkan nilai Pancasila, maka peraturan tersebut tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia.

Baca juga : Sejarah Sultan Agung Di India yang Mendamaikan Perbedaan Agama

Pancasila sebagai dasar Negara memiliki kedudukan sebagai berikut, antara lain:

a.Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Secara eksplisit Pasal 2 UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”.
b.Pancasila Sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
c.Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara Indonesia.
d.Menjadi sumber semangat bagi Undang Undang Dasar 1945.
e.Mengandung norma – norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan bagi pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk bisa memelihara budi pekerti yang luhur.

Tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang dirumuskan untuk menyelesaikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembangunan nasional harus berpedoman pada dan berpedoman pada konstitusi, Undang-undang yang bersumber dari konstitusi disebut hukum organik dan menjadi bagian dari konstitusi.

Sumber : gurupendidikan.co.id

Sejak Pancasila dimasukkan ke dalam UUD 1945, bahkan seluruh isi peraturan perundang-undangan dasar sebagai landasan nasional yang dengan jelas diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dijiwai, semua peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia.

“Peraturan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, bukan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pelaksana lainnya” yang dikeluarkan pemerintah juga harus berjiwa dan sejalan dengan Pancasila (Landasan Bangsa adalah Pancasila).

Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari semangat Pancasila. Padahal, dalam Ketetapan MPRS Nomor XX / MPRS / 1966 ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber segala hukum (sumber hukum formal, undang undang, adat, perjanjian, yurisprudensi, hakim, ilmu keilmuan hukum).

Di sinilah muncul kesamaan dan tujuan antara masyarakat dengan negara dan peraturan pemerintah Indonesia, Indonesia memiliki landasan yang kokoh, landasan yang kokoh, yaitu landasan yang kokoh bagi Indonesia.

Ini adalah sesuatu yang kami banggakan. Pancasila bukan tiruan, melainkan model yang didatangkan dari luar negeri. Landasan negara kita ini berakar pada ciri-ciri kehidupan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pancasila adalah perwujudan  dari kepribadian Bangsa Indonesia yang pernah hidup dalam Pancasila kita. Pancasila berisi tentang tanah air zaman dahulu kala, yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai tumpuan negaranya, tetapi juga diterima oleh negara lain sebagai tumpuan kehidupannya. Pancasila bersifat kosmopolitan, dan selamanya akan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia serta negara kesatuan Indonesia.

Related Posts

Show Buttons
Hide Buttons